Jakarta — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memerintahkan seluruh komando distrik militer (kodim) di Indonesia untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Kodim juga diminta memanfaatkan lahan milik TNI AD untuk menanam pangan dan sayuran. Langkah ini mendukung penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini menjadi bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Rapat perdana pelaksana harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG digelar di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Dengan langkah ini, TNI AD diharapkan ikut menjaga ketersediaan bahan pangan bagi jutaan penerima manfaat.
Instruksi KSAD untuk Kodim di Seluruh Indonesia
“KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan kodim-kodim di seluruh Indonesia beternak ayam petelur serta memanfaatkan lahan milik TNI AD guna menanam tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik, Sabtu, 8 November 2025.
Menurut Nanik, peran TNI AD sangat penting. Program MBG berskala nasional dan bisa meningkatkan kebutuhan bahan pangan. Saat ini terdapat 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekitar 40 juta penerima manfaat. Mereka terdiri dari pelajar hingga anak balita.
“Kalau tidak diantisipasi, penyediaan bahan baku bisa menjadi persoalan besar,” katanya. “Karena itu, semua kementerian dan lembaga harus turut terlibat.”
Kementerian Koperasi Siapkan Dana Bergulir
Selain TNI AD, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyiapkan dana bergulir ratusan miliar rupiah. Dana ini akan memperkuat koperasi produksi pangan yang memasok bahan makanan ke jaringan SPPG di berbagai daerah.
Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas pasokan ayam, telur, dan sayur. Harga bahan-bahan itu mulai naik sejak program MBG dijalankan. Dengan dukungan koperasi, rantai pasok pangan diharapkan menjadi lebih efisien.
Bahas Standar Gizi dan Sanitasi Dapur MBG
Sementara itu, rapat koordinasi yang dipimpin Nanik dihadiri perwakilan tiga kementerian koordinator dan 13 lembaga. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu lintas sektor. Di antaranya, penyusunan menu bergizi untuk ibu hamil dan anak balita. Juga penerapan 19 SOP kesehatan dan sanitasi dapur MBG.
Selain itu, rapat membahas pembentukan kelompok kerja penyediaan bahan baku. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, baru 1.218 dari lebih 14.000 SPPG yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Masih banyak dapur yang belum memenuhi standar karena ditemukan bakteri E. coli dan belum layak secara fisik.
Percepatan Perbaikan SOP Dapur MBG
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, BGN bersama Kementerian Kesehatan akan menyempurnakan 19 SOP yang ada. Tujuannya agar dapur yang ditutup sementara bisa beroperasi kembali.
“Kami ingin memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga sambil mempercepat distribusi makan bergizi,” kata Nanik. Dengan perbaikan itu, diharapkan pelayanan MBG dapat berjalan lebih baik di seluruh daerah.
Target 83 Juta Penerima Manfaat pada 2026
Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026. Kelompok sasarannya mencakup siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain itu, Kementerian Sosial mengusulkan agar program ini juga mencakup lansia dan penyandang disabilitas. Usulan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, Presiden menekankan agar program ini turut menyasar masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Sumber: Tempo.co