Akan tetapi, sergahnya, dampak dari praktik ini adalah rendemen pengolahan tidak pasti alias rendah. Data per 20 September 2025, rerata rendemen hanya 50,8%. Ujungnya, harga beras pengadaan Buloh jadi mahal, sebesar Rp14.404 per kg. Harga ini belum memperhitungkan hasil samping seperti dedak, bekatul, dan menir.
“Kalaupun dihitung, harga beras diperkirakan Rp14.104 hingga Rp14.154 per kg. Lebih mahal dari HPP beras di gudang Bulog, sebesar Rp12.000 per kg,” tukasnya.
Ia melanjutkan, harga beras hasil pengadaan ini akan memengaruhi harga pokok beras (HPB) Bulog yang harus dibayar pemerintah. Hampir bisa dipastikan HPB Bulog akan amat mahal. HPB antara lain mencakup biaya pengolahan dan giling gabah, biaya angkutan dan distribusi, biaya bunga bank, biaya penyimpanan dan perawatan, serta biaya manajemen dan operasional.
“HPB dari penyerapan gabah semua kualitas dipastikan lebih mahal dari pengadaan berbentuk beras atau GKP bersyarat kualitas dan ada rafaksi harga,” imbuh pegiat di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tersebut.
Khudori menyebutkan dampak lainnya, terjadi potensi penurunan produksi beras. Gabah any quality membuat ketidakpastian rendemen dan kualitas beras. Bisa dipastikan gabah any quality membuat rendemen dan kualitas beras turun. Ujung akhirnya produksi beras turun. Potensi penurunan ini belum masuk kalkulasi proyeksi produksi BPS.
Penyerapan GKP semua kualitas juga mempertaruhkan reputasi Bulog. Ini terkait kualitas beras yang tidak baik sebagai konsekuensi penyerapan GKP semua kualitas.
Khudori mengungkapkan, dua tahun terakhir, reputasi Bulog di masyarakat relatif baik. Bukan saja karena kehadiran aneka merek beras premium, tapi juga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bermutu baik. Reputasi baik ini berpotensi kembali tersungkur, akibat pengaruh dari penyerapan gabah any quality. (Rif)